REGIONNEWS.ID, SORONG – Komisi II DPR RI berkomitmen mempercepat pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, usai meninjau langsung lokasi pembangunan di Sorong, Sabtu (3/5/2025).
Bahtra Banong menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menghambat pembangunan infrastruktur vital seperti kantor pemerintahan.

“Efisiensi yang dimaksud Presiden adalah hal-hal seremonial, bukan kebutuhan dasar seperti pembangunan kantor gubernur. Kami akan terus mendorong percepatan proyek ini,” tegasnya.
Bahtra bilang, saat ini, Gubernur Elisa Kambu masih berkantor di Balai Kota Sorong, yang dinilai kurang memadai untuk mendukung kinerja pemerintahan.
Melansir dari antaranews.com, Bahtra mengetengahkan, Komisi II akan menyampaikan hasil tinjauan ini kepada kementerian terkait agar alokasi anggaran dan progres pembangunan dipercepat. Diharapkan, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pembangunan kantor gubernur dan lembaga terkait di Papua Barat Daya dapat segera terlaksana.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengungkapkan bahwa realisasi fisik pembangunan Kantor Gubernur baru mencapai 7,67%. Padahal, proyek ini memiliki pagu anggaran APBN 2025 sebesar Rp130,1 miliar dengan nilai kontrak Rp150 miliar.
“Selain kantor gubernur, pembangunan Kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) juga masih 6,12%, sementara Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) baru 2,66%,” pungkas Elisa Kambu. (RED).