Menu

Mode Gelap
RSUD Buteng Naik Kelas: Hadirkan Fasilitas Modern Senilai Rp170 Miliar

Headline

FAMHI Tantang Kajati Sultra Buka Kotak “Pandora” Dugaan Suap Bupati Koltim

badge-check


					FAMHI Tantang Kajati Sultra Buka Kotak “Pandora” Dugaan Suap Bupati Koltim Perbesar

REGIONNES.ID,JAKARTA, Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (Famhi) Sultra-Jakarta menantang kepala kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara Dr. Abd Qohar untuk membongkar kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Kolaka Timur

Fahmi, menilai proses penanganan kasus yang menyeret nama Bupati Koltim hingga kini lenyap bak ditelan bumi padahal, para saksi telah diperiksa oleh kejaksaan

“Sudah puluhan orang saksi telah diperiksa dalam perkara ini. bahkan ada saksi mengakui menerima sejumlah uang dalam bentuk dolar,” ujar juru bicara Famhi Sultra

Namun anehnya kata dia, kasus tersebut terkesan tarik ulur dan mandek di kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara dengan alasan masih penyelidikan bahkan hampir sepekan setelah pelantikan Kepala Kejati yang baru, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut perkara tersebut.

“Ini jadi pertanyaan besar publik. Ada apa sebenarnya di tubuh kejaksaan? Kenapa kasus ini seperti digantung tanpa kejelasan?” Kata Midul Makati SH, MH

Olehnya itu Famhi mendesak Kajati Sultra yang baru, yang dikenal tegas dan anti-korupsi saat menjabat di Kejagung RI, untuk segera membuka “kotak pandora” dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Koltim.

Famhi juga mengingatkan agar Kejati Sultra menjaga independensi, profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi hukum.

“Jangan sampai ada kesan tarik-ulur atau bahkan permainan di belakang layar. Kejati Sultra harus berani mengambil langkah tegas dengan menerbitkan SPDP dan naik ke tahap penyidikan,” tegasnya.

Selain itu, Famhi Sultra juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat adanya kedekatan antara Kepala Kejari Kolaka dengan pihak keluarga Bupati Koltim. Mereka mendesak agar penanganan kasus ini bebas dari intervensi dan tidak tebang pilih.

“Semua warga negara, apalagi pejabat publik, harus diperlakukan sama di mata hukum. Ini soal integritas institusi penegak hukum,” tegas midul

Publik kini menantikan sikap tegas Kejati Sultra. Apakah akan berpihak pada hukum atau justru menjadi bagian dari persoalan. (TIM).

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ampuh Sultra Serukan Pencopotan Kepala KPPBC Kendari dan Pencabutan Izin Kawasan Berikat Morosi  

31 Juli 2025 - 06:39 WIB

SPBU Cialam Sebut Pelayanan Sesuai SOP Dari Pertamina

28 Juli 2025 - 04:03 WIB

Trending di Headline