REGIONNEWS.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka guna membahas persiapan Program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya di Desil 1.
Melansir dari BPMI Setpres, Prabowo meminta proses rekrutmen siswa dilakukan selektif untuk menghindari penyimpangan.
“Harus dipastikan yang diterima benar-benar dari keluarga kurang mampu,” tegasnya. Rabu (30/4/2025).
Untuk itu, Prabowo menegaskan pentingnya koordinasi, sebab dengan koordinasi lintas kementerian dan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi terobosan mengurangi kemiskinan melalui pendidikan inklusif.
Dalam Ratas tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa tahun ini program akan dimulai di 53 titik terpilih. Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam pelaksanaan program.
“Presiden meminta agar 53 titik ini diselenggarakan dengan perencanaan matang, mulai dari penerimaan siswa hingga kelulusan,” ujar Mensos.
Selain 53 lokasi awal, pemerintah menyiapkan 200 titik tambahan yang sedang disurvei Kementerian PUPR. Lokasi diprioritaskan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketersediaan lahan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, rekrutmen guru akan dilakukan secara terintegrasi untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, dengan memanfaatkan ASN dan guru PPPK.
“Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum fleksibel, memungkinkan siswa masuk dan lulus sesuai kemampuan tanpa terikat waktu seperti sekolah formal,” ujar Abdul Mu’ti
Disisi lain, Kepala BPS Amalia Widyasanti menyatakan, program ini adalah contoh evidence-based policy. BPS menyediakan data SUSENAS dan DTSEN untuk memastikan sekolah dibangun di daerah dengan banyak anak putus sekolah.
“Ini kesempatan bagi anak tidak bersekolah untuk mendapat pendidikan,”ujarnya. (Red)
