REGIONNEWS.ID – Kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka terus menuai kritikan bahkan dalam 100 hari periode awal ia menjabat, nyaris tidak ada satu-pun program serius yang dilaksanakan.
Ketum Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Midul Makati SH, MH menilai langkah yang ditempuh Dewan Penasehat DPD Gerindra Sultra itu, terkesan pencitraan belaka tanpa realisasi nyata, lebih tepatnya hanya sekedar pepesan kosong belaka.
Kata dia disatu sisi, penderitaan masyarakat tak terelakan menjadi ajang tontonan tanpa solusi yang jelas dari Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Hugua. Angka kemiskinan dan pengangguran di Sultra konsisten naik tanpa solusi.
Dalam situasi tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka seolah menutup mata, tidak ada langkah-langkah konkrit untuk mengentaskan problematika kemiskinan dan pengangguran tersebut. Sebaliknya, ia fokus wara wiri pencitraan di publik seolah bekerja namun faktanya hampa belaka.
“Setelah kami periksa 100 hari kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka – Hugua, tak ada program yang jelas khususnya untuk mengentaskan kemsikinan dan pengangguran. Yang ada diduga ASR hanya memperkuat cengkramaan perusahan nikel pribadinya beroperasi di Bumi Anoa,” kata Midul Makati, SH.,MH.
Pria yang akrab disapa Don Mike ini juga merespon nasib para pemuda di Sultra yang baru saja menamatkan sekolah menengah atas. Setiap tahun terus meningkat angka generasi muda yang tidak melanjutkan kuliah karena terkendala biaya.
“Program ASR beasiswa gratis hanya isapan jempol semata dan kesannya sebagai pencitraan. Syaratnya begitu rumit kalah sulitnya melamar pekerjaan,”timpalnya
Don Mike, juga mengatakan ASR harus memikirkan dan punya solusi agar jumlah pengangguran di Sultra bisa berkurang, saat ini jumlah pengangguran di mencapai 5,67 persen atau 10.588 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan 0,49 dibanding 2023 yang hanya 5,18 persen. Februari 2025 jumlah pengangguran kian meningkat mencapai 46,72 ribu orang. Padahal Sultra ini daerah kaya dengan Sumber Daya Alamnya.
“Syaratnya saja harus buat proposal segala, minta disposisi Gubernur, ini kan aneh. Bisa saja ini program bagian dari intervensi kepentingan politik ke depan untuk mengikat setiap mahasiswa Sulawesi Tenggara yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” pungkas Don Mike
